Pihak kepolisian menegaskan bahwa penangkapan sejumlah tersangka dalam kerusuhan di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, dilakukan sesuai prosedur. Bantahan ini disampaikan setelah muncul kritik dari sejumlah pihak yang menilai polisi diduga melakukan salah tangkap terhadap beberapa peserta aksi.
Kronologi Kerusuhan
Kerusuhan terjadi ketika aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada pekan lalu. Aksi yang awalnya berjalan damai, berubah ricuh setelah massa bentrok dengan aparat. Sejumlah fasilitas umum rusak, beberapa aparat terluka, dan puluhan orang diamankan.
Setelah kejadian, kepolisian mengumumkan telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Namun, muncul suara keberatan dari sebagian keluarga dan organisasi masyarakat yang menuding aparat salah menangkap peserta aksi yang sebenarnya tidak terlibat dalam perusakan maupun penyerangan.
Polisi Tegas Bantah Salah Tangkap
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. X (nama disamarkan), menegaskan bahwa proses penangkapan dilakukan berdasarkan bukti yang kuat. “Kami tidak sembarangan menangkap orang. Setiap tersangka ditetapkan berdasarkan alat bukti, mulai dari rekaman CCTV, dokumentasi foto, hingga keterangan saksi di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa proses identifikasi dilakukan secara hati-hati, termasuk melalui pemeriksaan ulang terhadap setiap orang yang diamankan. Mereka yang terbukti tidak terlibat dalam kerusuhan langsung dipulangkan tanpa status hukum.
Respons dan Klarifikasi
Menanggapi kritik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, kepolisian mengaku terbuka terhadap mekanisme hukum yang berlaku. Apabila ada pihak yang merasa tidak puas, mereka dipersilakan menempuh jalur praperadilan. “Kami menghormati hak setiap warga negara. Jika ada tuduhan salah tangkap, silakan dibuktikan melalui mekanisme hukum,” tambah Kombes Pol. X.
Suara Publik
Di media sosial, isu salah tangkap ini sempat memicu perdebatan. Sebagian warganet mendukung langkah tegas aparat dalam menindak perusuh, sementara sebagian lainnya meminta polisi lebih berhati-hati agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap peserta aksi yang hanya menyampaikan pendapat secara damai.
Aktivis HAM juga meminta aparat menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam penanganan kasus kerusuhan ini, termasuk memastikan hak-hak tersangka terpenuhi.
Langkah Lanjutan
Kepolisian menyatakan akan melanjutkan proses hukum terhadap tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana. Mereka juga menegaskan bahwa kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar aksi unjuk rasa tetap dilakukan dengan tertib tanpa merugikan fasilitas umum maupun mengganggu ketertiban umum.
Di sisi lain, DPRD Jawa Barat menyatakan siap menampung aspirasi mahasiswa dan masyarakat melalui mekanisme resmi, sehingga ke depan tidak perlu lagi ada aksi yang berujung kerusuhan.
Info perkembangan isu hukum dan keamanan terbaru hanya di www.gelanggangnews.com.
