Kabar mengejutkan datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dapur umum yang dikelola MBG (Maju Bersama Group) dikabarkan berhenti beroperasi setelah terjadi polemik terkait dana konsumsi yang hanya diberikan sebesar Rp6.500 per porsi. Kondisi ini sontak memicu sorotan publik karena dianggap tidak manusiawi untuk memenuhi standar gizi dan kelayakan pangan.
Dapur MBG selama ini dikenal sebagai penyedia konsumsi untuk para pekerja dan sejumlah kegiatan sosial. Namun, sejak awal September 2025, operasional dapur dihentikan lantaran biaya makan yang disediakan tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Dengan anggaran Rp6.500 per porsi, jelas tidak mungkin memenuhi kebutuhan bahan pokok yang layak. Harga beras, minyak, hingga bumbu dapur saja sudah jauh di atas angka itu. Kami terpaksa menghentikan dapur karena tidak sanggup menutup biaya tambahan,” ungkap salah satu pengelola dapur MBG.
Keputusan ini membuat ratusan pekerja yang sebelumnya mengandalkan konsumsi dari dapur MBG harus mencari alternatif lain. Banyak yang mengeluhkan kondisi ini karena harga makanan di luar lebih mahal, sementara gaji mereka tidak ikut naik.
Di sisi lain, publik menyoroti standar pemberian dana makan yang terlalu rendah. Beberapa kalangan menilai kebijakan tersebut tidak realistis, apalagi di tengah kenaikan harga bahan pangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
“Jika benar hanya Rp6.500 per porsi, bagaimana mungkin itu bisa mencukupi kebutuhan gizi harian pekerja? Ini harus segera dievaluasi agar tidak menurunkan produktivitas dan kesehatan para pekerja,” tegas seorang pengamat ketenagakerjaan di Makassar.
Sejumlah aktivis buruh juga turut menyuarakan protes. Mereka menilai kasus ini mencerminkan lemahnya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja. “Kesehatan pekerja itu investasi jangka panjang. Kalau makan saja tidak layak, bagaimana mereka bisa bekerja optimal?” ujar salah satu perwakilan serikat buruh.
Polemik ini pun mendapat perhatian pemerintah daerah. Dinas Tenaga Kerja Makassar menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Pemerintah berjanji akan meninjau ulang standar biaya konsumsi agar sesuai dengan kondisi pasar saat ini.
Sementara itu, dapur MBG masih belum kembali beroperasi. Para pengelola menegaskan bahwa mereka hanya akan membuka kembali layanan jika ada penyesuaian anggaran yang memungkinkan penyediaan makanan bergizi layak bagi pekerja.
Kasus ini menjadi cerminan bahwa masalah kesejahteraan pekerja tidak hanya terkait upah pokok, tetapi juga fasilitas pendukung seperti konsumsi. Publik berharap agar pihak-pihak terkait segera menemukan solusi agar dapur MBG bisa kembali berfungsi, dan pekerja mendapatkan haknya untuk memperoleh makanan layak dengan standar gizi memadai.
Berita ini disusun ulang secara khusus untuk Gelanggang News.
Baca berita selengkapnya hanya di 👉 www.gelanggangnews.com
