Moskow – Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengeluarkan pernyataan tegas terkait konflik yang masih berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Dalam konferensi pers yang digelar di Moskow pada Rabu (21/8), ia mengumumkan tuntutan terbaru Putin ke Ukraina untuk akhiri perang, yang disebut sebagai “syarat minimum” bagi dimulainya gencatan senjata yang lebih luas.
Menurut Putin, Ukraina harus secara resmi mencabut aspirasinya untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), serta mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah yang telah dicaplok, termasuk Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari komunitas internasional yang melihat tuntutan itu sebagai hambatan terhadap proses perdamaian.
“Tuntutan kami jelas dan tidak berubah: Ukraina harus menghentikan ambisinya menjadi anggota NATO dan mengakui kenyataan geopolitik di lapangan,” ujar Putin dalam pernyataan yang dikutip berbagai media Rusia. Tuntutan terbaru Putin ke Ukraina untuk akhiri perang ini dinilai lebih keras dibandingkan pernyataan-pernyataan sebelumnya, yang cenderung ambigu.
Pemerintah Ukraina langsung menolak syarat tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah kedaulatannya. Dalam tanggapannya, ia menyebut tuntutan terbaru Putin ke Ukraina untuk akhiri perang sebagai bentuk “ultimatum terselubung” yang tidak dapat diterima.
“Negara berdaulat tidak bisa diancam untuk menyerah hanya demi menghentikan agresi. Kami tetap berkomitmen mempertahankan kemerdekaan dan integritas wilayah kami,” ujar Zelensky.
Sementara itu, Amerika Serikat dan Uni Eropa menyatakan bahwa mereka tetap mendukung Ukraina dalam menghadapi tekanan militer dan diplomatik dari Moskow. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa tuntutan terbaru Putin ke Ukraina untuk akhiri perang justru menunjukkan bahwa Rusia tidak serius ingin mengakhiri konflik secara damai.
Pengamat geopolitik dari International Crisis Group, Elena Karpova, menilai bahwa pernyataan Putin kali ini merupakan upaya untuk menguji batas diplomasi global. “Ini bukan hanya soal Ukraina, tapi juga pesan ke negara-negara Barat bahwa Rusia masih punya posisi tawar yang kuat,” ujarnya kepada GELANGGANG NEWS.
Meski begitu, beberapa pihak masih berharap proses perundingan tetap terbuka. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan bahwa jalur diplomasi harus tetap dijaga, dan menyerukan semua pihak untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Tuntutan terbaru Putin ke Ukraina untuk akhiri perang menambah daftar panjang tantangan dalam konflik yang telah berlangsung sejak 2022 ini. Sejauh ini, jutaan warga sipil telah terdampak, dan upaya perdamaian belum menunjukkan hasil yang konkret.
Untuk berita internasional terkini dan perkembangan konflik Rusia-Ukraina, kunjungi www.gelanggangnews.com.