Kathmandu, Nepal – Situasi politik dan sosial di Nepal tengah memanas. Aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung sejak awal pekan ini berujung ricuh. Puncaknya, pada Rabu malam (10/09), massa pengunjuk rasa dilaporkan membakar Gedung DPR Nepal, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas. Tak hanya itu, beberapa menteri disasar secara langsung, baik dalam bentuk tekanan publik maupun serangan simbolis terhadap properti mereka.
Aksi unjuk rasa ini bermula dari penolakan publik terhadap rancangan undang-undang baru yang dianggap membatasi kebebasan sipil serta memperbesar kekuasaan eksekutif. Dalam orasinya, para demonstran menyebut pemerintah saat ini “semakin otoriter” dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat.
Menurut laporan dari media lokal dan saksi mata, kobaran api di Gedung DPR terlihat dari radius beberapa kilometer. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi sempat mengalami kesulitan karena massa yang masih bertahan di sekitar gedung. Beberapa bagian bangunan utama, termasuk ruang sidang, mengalami kerusakan parah.
Sementara itu, para menteri disasar oleh demonstran dalam berbagai bentuk tekanan. Kediaman Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dilaporkan menjadi target aksi lempar batu dan pengepungan oleh massa. Meski tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari kalangan pejabat, kepolisian memperketat pengamanan di seluruh area strategis Kathmandu, termasuk kompleks pemerintahan dan kediaman para menteri.
Perdana Menteri Nepal, melalui pidato singkat di televisi nasional, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjanjikan evaluasi terhadap kebijakan yang menuai protes. Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredam kemarahan publik yang merasa diabaikan.
Insiden ini menjadi sorotan internasional, mengingat stabilitas Nepal sangat penting bagi kawasan Asia Selatan. Beberapa negara tetangga, termasuk India dan Tiongkok, telah menyampaikan keprihatinan mereka atas situasi di Nepal dan menyerukan penyelesaian damai melalui dialog.
Pakar politik dari Universitas Tribhuvan menyebut peristiwa Nepal berkobar ini sebagai “akumulasi kekecewaan rakyat terhadap stagnasi politik dan janji reformasi yang tak kunjung terealisasi.” Ia menambahkan bahwa pembakaran Gedung DPR bukan sekadar bentuk amarah spontan, tetapi sinyal bahwa rakyat kehilangan kepercayaan pada lembaga legislatif.
Aksi di Nepal ini juga menjadi perhatian di media sosial. Tagar #NepalOnFire dan #SaveNepal ramai digunakan, menunjukkan bahwa isu ini mendapat perhatian dari komunitas global.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum menetapkan status darurat nasional, namun beberapa pengamat menilai langkah tersebut tinggal menunggu waktu jika eskalasi berlanjut. Situasi masih sangat dinamis, dan publik internasional terus memantau perkembangan terbaru.
Untuk informasi lebih lanjut, pantau terus update eksklusif kami di GELANGGANG NEWS.